DEMOKRASI selalu bertumpu pada satu prinsip sederhana: kekuasaan harus dibatasi. Tanpa batas, kekuasaan cenderung mengendap, membeku, dan pada akhirnya menyimpang dari tujuan awalnya.
Sejarah politik Indonesia telah memberi pelajaran mahal tentang hal ini. Karena itu, konstitusi kita membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode. Kepala daerah pun dibatasi. Semua demi memastikan adanya sirkulasi kekuasaan yang sehat.
Namun, ada satu ruang yang justru luput dari prinsip pembatasan ini: partai politik.
Di dalam partaiÔÇöyang seharusnya menjadi jantung demokrasiÔÇökita menyaksikan situasi yang paradoksal. Ketua umum dapat menjabat berulang kali tanpa batas yang tegas.
Tidak ada norma hukum nasional yang secara eksplisit mengatur periodesasi jabatan tersebut. Semua diserahkan pada mekanisme internal partai.
Pertanyaan mendasarnya kemudian menjadi tak terelakkan: bagaimana demokrasi dapat bernapas lega jika jantungnya sendiri tidak diatur dengan prinsip pembatasan kekuasaan?
Ruang Otonomi
Argumen yang kerap diajukan untuk mempertahankan kondisi ini adalah otonomi partai politik.
Secara normatif, argumen ini memiliki dasar konstitusional. Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, yang menjadi fondasi bagi keberadaan partai politik sebagai organisasi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memang tidak secara eksplisit mengatur batas masa jabatan ketua umum.
Undang-undang tersebut hanya menekankan prinsip demokrasi internal tanpa merinci periodesasi kepemimpinan.
Mahkamah Konstitusi juga, dalam sejumlah putusan pengujian undang-undang terkait partai politik, menegaskan bahwa pengaturan kepemimpinan partai merupakan ranah internal organisasi.
Negara tidak dapat secara berlebihan mencampuri urusan tersebut karena berkaitan dengan kebebasan berserikat.
Namun, berhenti pada argumen formal ini justru berbahaya. Partai politik bukan organisasi privat biasa. Ia memiliki fungsi publik yang sangat signifikan.
Melalui partai, kandidat pemimpin negara dan wakil rakyat ditentukan. Dengan kata lain, partai adalah pintu masuk kekuasaan publik.
Ketika institusi dengan fungsi publik sebesar itu tidak memiliki standar minimum demokrasi internal, maka yang terjadi bukanlah kebebasan, melainkan kekosongan pengaturan yang berpotensi disalahgunakan.
Oligarki Partai
Ketiadaan batas masa jabatan ketua umum bukan sekadar persoalan teknis organisasi. Ia berimplikasi langsung pada struktur kekuasaan dalam partai.
Dalam banyak kasus, kepemimpinan partai menjadi sangat personalistik. Figur tertentu mendominasi dalam jangka waktu panjang, sementara mekanisme regenerasi berjalan tersendat.
Kaderisasi tidak lagi menjadi proses terbuka, melainkan seleksi yang dikendalikan oleh elite yang sama.
Fenomena ini sejalan dengan tesis klasik Robert Michels tentang ÔÇ£iron law of oligarchyÔÇØÔÇöbahwa organisasi, termasuk yang mengklaim demokratis, cenderung dikuasai oleh segelintir elite.
Dalam konteks Indonesia, gejala ini semakin nyata. Tanpa pembatasan masa jabatan, partai berpotensi berubah menjadi ruang yang tertutup. Kritik internal melemah, alternatif kepemimpinan sulit muncul, dan loyalitas sering kali lebih dihargai daripada kapasitas.
Akibatnya, partai gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai sekolah demokrasi. Ia justru menjadi alat reproduksi kekuasaan.
Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kajian reformasi tata kelola partai politik.
Dalam kajian tersebut, ditemukan sejumlah persoalan mendasar: lemahnya kaderisasi, tingginya biaya politik, dan minimnya transparansi.
Struktur kepemimpinan yang terlalu lama bertahan dinilai berkontribusi pada tertutupnya akses politik dan meningkatnya praktik transaksional.
Ketika posisi strategis dalam partai menjadi terbatas dan dikendalikan oleh elite tertentu dalam jangka panjang, biaya untuk masuk dan bertahan dalam struktur kekuasaan menjadi tinggi.
Dari sinilah muncul praktik mahar politik dan berbagai bentuk transaksi yang menjauhkan politik dari nilai-nilai demokrasi.
Pembatasan masa jabatan, dalam konteks ini, dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membuka kembali ruang sirkulasi elite. Ia bukan solusi tunggal, tetapi merupakan pintu awal untuk memperbaiki struktur yang terlalu terkonsentrasi.
Batas Kekuasaan
Jika kita kembali pada prinsip dasar demokrasi, pembatasan kekuasaan adalah elemen yang tidak dapat ditawar. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada jabatan publik formal, tetapi juga pada institusi yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kekuasaan tersebut.
Di sinilah inkonsistensi sistem kita terlihat jelas. Presiden dibatasi dua periode. Kepala daerah dibatasi dua periode. Namun, ketua umum partaiÔÇöyang memiliki pengaruh besar dalam menentukan kandidat dan arah politikÔÇötidak dibatasi.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Secara prosedural, pemilu berjalan. Namun secara substantif, proses rekrutmen politik yang menjadi fondasinya tidak sepenuhnya demokratis.
Kita mengatur hasil, tetapi mengabaikan proses.
Mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai bukan perkara sederhana. Ia menyentuh wilayah sensitif antara otonomi organisasi dan kepentingan publik.
Pendekatan yang terlalu represif berisiko melanggar kebebasan berserikat. Namun, pembiaran total juga berbahaya karena membuka ruang bagi praktik oligarki.
Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang. Negara dapat mendorong standar minimum demokrasi internal melalui instrumen kebijakan, seperti pengaturan insentif bantuan keuangan partai yang dikaitkan dengan praktik tata kelola yang baik.
Di sisi lain, kesadaran internal partai tetap menjadi kunci. Tanpa komitmen untuk membuka ruang regenerasi, setiap regulasi berpotensi menjadi formalitas semata.
Reformasi sejati tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kemauan politik untuk berubah.
Demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia melemah perlahan, sering kali melalui pembiaran terhadap praktik-praktik yang tampak kecil, tetapi berdampak besar dalam jangka panjang.
Ketiadaan batas masa jabatan ketua umum partai adalah salah satu gejala tersebut. Ia mencerminkan bagaimana kekuasaan dapat mengendap tanpa mekanisme koreksi yang memadai.
Wacana pembatasan masa jabatan bukanlah upaya untuk mengontrol partai secara berlebihan. Ia adalah upaya untuk mengembalikan napas demokrasiÔÇöagar partai tetap menjadi ruang yang hidup, terbuka, dan responsif terhadap perubahan.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah pembatasan diperlukan. Pertanyaannya adalah: apakah kita masih ingin demokrasi yang bergerak, atau menerima demokrasi yang berjalan di tempat?
Jika demokrasi ingin tetap bernapas, maka pembatasan kekuasaanÔÇödi mana pun ia beradaÔÇöbukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
