Pemerintah menerapkan sistem baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk periode tahun 2026. Seperti dilansir dari Bansos, pembaruan ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan akurasi target penerima.
Sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat kini dibagi menjadi 10 kelompok yang dikenal dengan istilah desil. Langkah ini diambil agar bantuan yang diberikan berbasis data terintegrasi dan menghindari penilaian yang bersifat subjektif.
Kebijakan terbaru menetapkan bahwa program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diprioritaskan bagi warga di desil 1 hingga desil 4. Sebaliknya, masyarakat yang masuk dalam desil 5 hingga desil 10 tidak lagi menjadi sasaran utama.
Berikut adalah rincian kelompok yang tidak diprioritaskan menerima bantuan sosial pada 2026:
- Desil 5: Masyarakat kelompok menengah bawah dengan kondisi ekonomi yang cenderung stabil.
- Desil 6: Penduduk yang masuk dalam kategori kelas menengah.
- Desil 7: Kelompok masyarakat menengah atas.
- Desil 8: Warga dengan kondisi ekonomi yang sudah mapan.
- Desil 9: Masyarakat kelompok kaya.
- Desil 10: Kelompok masyarakat sangat kaya.
Pemerintah menilai bahwa warga dalam kategori desil 5 hingga 10 memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, alokasi bantuan dialihkan sepenuhnya kepada kelompok yang lebih membutuhkan.
Parameter Penentuan Tingkat Kesejahteraan
Penetapan posisi desil seseorang didasarkan pada beragam indikator sosial ekonomi yang dikelola dalam DTSEN. Data ini dikumpulkan dari berbagai instansi terkait untuk menciptakan pemeringkatan yang objektif.
Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama meliputi total pendapatan keluarga, kondisi fisik tempat tinggal, serta kepemilikan aset. Selain itu, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah tanggungan anggota keluarga juga menjadi variabel penentu.
Kondisi khusus anggota keluarga, seperti keberadaan lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, turut memengaruhi hasil pemeringkatan tersebut. Meski demikian, verifikasi rutin tetap diperlukan jika terjadi perubahan kondisi ekonomi di lapangan.
Prosedur Pengecekan Status Desil Secara Online
Masyarakat dapat memantau status desil dan kepesertaan bantuan secara mandiri melalui kanal digital resmi. Pengecekan dapat dilakukan dengan dua metode utama menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pertama, melalui aplikasi "Cek Bansos" yang tersedia di Google Play Store. Pengguna cukup mengunduh aplikasi, memasukkan NIK sesuai KTP, dan mengeklik tombol cari data untuk melihat informasi kelompok desil serta status bantuan.
Kedua, pengecekan dapat dilakukan lewat situs resmi Kemensos di alamat cekbansos.kemensos.go.id. Pengunjung diwajibkan mengisi data NIK, memasukkan kode captcha sebagai verifikasi keamanan, lalu menekan tombol pencarian untuk memunculkan data lengkap penerima.
Mekanisme Pembaruan Data Ekonomi
Perlu dipahami bahwa masyarakat tidak memiliki wewenang untuk mengubah angka desil secara langsung di sistem. Perubahan posisi desil hanya dimungkinkan melalui proses verifikasi dan pembaruan data dalam database DTSEN.
Bagi warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar, terdapat prosedur pengajuan pembaruan. Hal ini bisa dilakukan melalui menu usulan di aplikasi Cek Bansos dengan menyertakan data kondisi ekonomi terbaru.
Selain jalur digital, warga juga dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk mengajukan pembaruan data secara fisik. Petugas nantinya akan mencatat laporan dan melakukan survei lapangan untuk memvalidasi kondisi nyata di kediaman pengusul.
Seluruh proses pembaruan hingga verifikasi data biasanya memakan waktu sekitar tiga bulan. Hasil evaluasi akhir dari petugas akan menentukan apakah posisi desil seseorang mengalami perubahan atau tetap pada peringkat sebelumnya.
