Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI menyepakati usulan penyaluran kembali program tambahan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini diambil sebagai strategi taktis untuk mengantisipasi dampak fenomena iklim El Nino ekstrem yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.
Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) antara kedua lembaga, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Jumat (22/5/2026). Penyaluran bantuan yang bertujuan menjaga stabilitas pangan masyarakat ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberikan penegasan mengenai pentingnya program ini demi menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah ancaman cuaca ekstrem.
"Kemarin yang disetujui dari rapat dengar pendapat dengan Komisi IV adalah disetujuinya program tambahan bantuan pangan untuk periode ke depan," kata Rizal ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).
Inisiatif penambahan bantuan tersebut murni datang dari Komisi IV DPR. Hingga kini, pihak Perum Bulog masih mematangkan koordinasi dan menanti lampu hijau dari pemerintah pusat terkait waktu pasti pelaksanaannya.
Skema pemberian bantuan periode ini mengalami perubahan karena hanya berfokus pada komoditas beras tanpa menyertakan minyak goreng. Kuota yang ditetapkan bagi setiap keluarga penerima manfaat adalah sebesar 10 kilogram beras per bulan, sehingga total yang diterima mencapai 20 kilogram.
Pihak manajemen Bulog mengarahkan agar bantuan ini lebih spesifik mengacu pada hasil keputusan rapat dengar pendapat.
"Kalau yang bantuan pangan ke depan, kita fokuskan, kami sarankan kemarin sesuai dengan rapat dengan RDP adalah berasnya saja, tidak dengan minyaknya. Karena yang disetujui oleh Komisi IV adalah berasnya saja," terang Rizal.
Sebelumnya, program jaring pengaman sosial nasional telah dilaksanakan pemerintah untuk periode Februari-Maret 2026 dengan menyasar 33 juta orang penerima. Distribusi tersebut merupakan bagian dari program kerja Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya ditugaskan langsung kepada Perum Bulog.
Pada periode terdahulu, masyarakat menerima paket komparatif berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, atau total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Untuk membiayai pengadaan serta pemerataan distribusi logistik tersebut, negara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun.
