BPJS Kesehatan mengonfirmasi bahwa besaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun 2026 tidak mengalami perubahan atau kenaikan. Kepastian ini diberikan guna merespons keresahan masyarakat di media sosial terkait isu rencana penyesuaian tarif iuran bagi seluruh kategori peserta di Indonesia.
Ketetapan iuran saat ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku tanpa adanya instruksi penyesuaian terbaru. Informasi ini dilansir dari Bansos untuk memastikan para peserta mendapatkan kejelasan mengenai kewajiban pembayaran bulanan mereka.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, memberikan penegasan secara langsung bahwa hingga saat ini besaran tarif masih mengikuti skema yang lama. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
"Menanggapi hal tersebut, pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan iuran bagi peserta JKN," kata Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan.
Pemerintah masih memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penentuan tarif. Aturan ini mengikat peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dalam menentukan nominal iuran setiap bulannya.
| Kategori Peserta | Besaran Iuran per Bulan |
|---|---|
| Kelas 1 | Rp 150.000 |
| Kelas 2 | Rp 100.000 |
| Kelas 3 | Rp 35.000 (Subsidi Pemerintah Rp 7.000) |
Setiap individu yang terdaftar sebagai peserta diwajibkan melakukan pembayaran secara mandiri atau melalui pihak lain. Besaran iuran untuk Kelas 3 sebenarnya berjumlah Rp 42.000, namun peserta hanya membayar Rp 35.000 setelah mendapatkan subsidi pemerintah.
Peserta disarankan memanfaatkan kanal digital seperti aplikasi Mobile JKN untuk memantau status iuran. Proses pengecekan dapat dilakukan dengan masuk ke menu Info Iuran menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya.
Batas waktu pembayaran iuran rutin ditetapkan maksimal pada tanggal 10 setiap bulannya. Ketepatan waktu pembayaran sangat memengaruhi status aktif kepesertaan agar pelayanan kesehatan di fasilitas medis dapat digunakan tanpa kendala administrasi.
