Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 tahun 2026 telah bergulir sejak pertengahan April. Namun, terdapat keluhan dari masyarakat mengenai bantuan yang tidak kunjung cair hingga hilangnya nama dari daftar resmi.
Berdasarkan data terbaru, dikutip dari Bansos, tercatat sekitar 11.014 penerima manfaat telah dicoret dari daftar distribusi bantuan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan bantuan lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kementerian Sosial RI menjelaskan bahwa perubahan data tersebut terjadi akibat proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara ketat. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya peningkatan kondisi ekonomi penerima manfaat yang kini masuk dalam kategori menengah.
Penerima yang masuk dalam klasifikasi desil 6 hingga 10 dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima PKH atau BPNT. Data bantuan sosial ini bersifat dinamis, sehingga memungkinkan adanya penambahan penerima baru dan pencabutan status penerima lama secara berkala.
Pemerintah juga melakukan pengecekan lapangan dan digital untuk melihat kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Bantuan akan dihentikan jika ditemukan indikasi peningkatan pendapatan atau kepemilikan aset yang bertambah secara signifikan.
Penentuan status penerima kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan NIK dan KK. Terdapat beberapa indikator yang membuat bantuan otomatis terhenti, seperti riwayat keuangan yang menunjukkan cicilan kendaraan aktif atau penggunaan layanan pinjaman bank dan paylater.
Indikator Status Pekerjaan dan Aset
Status pekerjaan juga menjadi faktor krusial dalam penilaian kelayakan bantuan sosial. Individu yang terdaftar sebagai ASN, anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD secara otomatis tidak diperbolehkan menerima bansos.
Kepemilikan aset seperti rumah atau tanah bersertifikat, pajak kendaraan yang masih aktif, hingga tagihan listrik yang tinggi menjadi bahan evaluasi. Selain itu, aktivitas keuangan yang tidak wajar seperti transaksi mencurigakan dan aktivitas judi online juga menjadi dasar penghentian bantuan.
Secara teknis, masyarakat dikelompokkan dalam desil ekonomi. Penerima PKH umumnya berada pada desil 1 sampai 4 (sangat miskin hingga rentan miskin), sementara penerima BPNT mencakup desil 1 sampai 5. Jika posisi ekonomi naik ke desil 6 ke atas, hak menerima bantuan biasanya akan dicabut.
Langkah Mengatasi Nama yang Hilang
Bansos PKH dan BPNT pada dasarnya bersifat sementara dengan jangka waktu pemberian maksimal sekitar 5 tahun. Selain faktor ekonomi, kendala pencairan dapat disebabkan oleh data yang tidak valid, alamat tidak ditemukan, atau penerima telah meninggal dunia.
Bagi masyarakat yang mendapati namanya hilang dari daftar, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan pengecekan status secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Sosial. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, laporan dapat disampaikan melalui pengurus RT/RW atau kantor kelurahan setempat.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur "Usulan" pada aplikasi Cek Bansos agar data mereka dapat diperbarui oleh sistem. Selain itu, Kementerian Sosial menyediakan layanan aduan melalui Call Center 121 atau layanan pesan WhatsApp di nomor 08877171171 untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai status bantuan.
