| ÔùÅ Pemerintah menerapkan WFH ASN setiap Jumat sebagai strategi efisiensi energi nasional. ÔùÅ Kebijakan ini menuai pro kontra dan perlu evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya. ÔùÅ Digitalisasi birokrasi jadi kunci menjaga produktivitas dan kualitas layanan publik tetap optimal. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat sebagai langkah efisiensi energi. Meski kebijakan ini sudah terukur, tetapi sejumlah pihak tetap meminta adanya evaluasi bertahap.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah menilai langkah ini sejatinya adalah keputusan berani. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari transformasi budaya kerja baru.
ÔÇ£Pemerintah menetapkan satu keputusan yang cukup berani dalam rangka mengantisipasi kondisi global,ÔÇØ ujar dia dalam diskusi publik ÔÇ£Gerakan Transformasi Budaya Kerja Baru Berbasis Keberlanjutan: Langkah Kecil, Dampak Besar" di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Namun demikin, Trubus tidak menepis anggapan bahwa kebijakan ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian mendukung sebagai langkah antisipatif, sementara lainnya menilai belum memiliki kejelasan teknis.
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang jelas agar implementasi berjalan efektif. "Sekarang masyarakat butuh trust akan aturan ini, terutama dilakukan pengawasan secara ketat agar tidak ada anggapan ASN yang justru malah ada tambahan libur," sambungnya.
Di sisi lain, ekonom Next Indonesia Christiantoko melihat kebijakan ini justru sebagai sinyal penghematan pemerintah. Langkah ini dinilai penting sebelum membebankan biaya ke masyarakat.
ÔÇ£Saya sangat mengapresiasi ketika pemerintah menahan diri tidak menaikkan harga BBM,ÔÇØ katanya.
Ia menyebut WFH sebagai bentuk efisiensi internal negara.
Sejalan dengan hal itu, Direktur Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Uke Mohammad Hussein menegaskan kebijakan ini sejatinya sudah berbasis analisis. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario dampak ekonomi global.
Pengalaman pandemi, kata Uke, menunjukkan adanya pergeseran konsumsi energi. "Saat WFH, konsumsi rumah tangga meningkat sementara sektor industri menurun,"
Lebih lanjut, diskusi juga menyepakati bahwa pemerintah harus tetap mengevaluasi kebijakan ini dalam dua bulan. Evaluasi difokuskan pada dampak terhadap konsumsi energi dan produktivitas ASN.
Adanya digitalisasi birokrasi juga diklaim akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Tanpa dukungan sistem berbasis output, WFH dinilai berisiko menurunkan kualitas layanan publik.
