ISU tata kelola dan tekanan kinerja keuangan kembali menjadi perhatian di sektor badan usaha milik negara (BUMN), khususnya pada industri telekomunikasi. Dalam konteks tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dinilai perlu memperkuat fundamental bisnis serta menjaga transparansi kepada pemangku kepentingan.
Beberapa isu yang kembali menjadi pembahasan antara lain dugaan manipulasi laporan keuangan periode 2014-2021 senilai Rp5 triliun yang disebut berkaitan dengan investigasi Bursa Amerika Serikat atau Securities and Exchange Commission (SEC). Selain itu, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Mei 2026 disebut menyoroti potensi kerugian investasi Telkomsel di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sebesar Rp4,7 triliun dari nilai investasi awal Rp6,4 triliun.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai manajemen Telkom saat ini perlu membedakan secara jelas antara proses hukum yang sedang berjalan dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Ia juga menyoroti adanya penurunan pendapatan sebesar Rp2,6 triliun dan laba bersih Rp2,1 triliun dalam kurun waktu satu tahun sejak 2025.
"Sudah saatnya kepemimpinan Telkom menarik diri dari kegaduhan masa lalu dan mencurahkan seluruh energi untuk memperkuat fondasi bisnis inti. Fokus saja pada performa harusnya," ujar Fernando, Sabtu (16/5).
Menurut Fernando, profesionalisme manajemen dapat dilihat dari kemampuan menjaga kinerja perusahaan di tengah berbagai tantangan. Ia mendorong DPR RI untuk mengundang jajaran direksi Telkom dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memperoleh penjelasan mengenai langkah perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnis.
"DPR jangan menunda lagi untuk memanggil Telkom. DPR harus mendalami persoalan di tubuh Telkom. Publik perlu tahu sejauh mana langkah konkret kepemimpinan sekarang dalam menyelamatkan fundamental perusahaan," tambahnya.
Sejumlah perkara hukum yang melibatkan individu tertentu dilaporkan telah masuk ke ranah penegakan hukum, antara lain di KPK, Polri, maupun Kejaksaan. Di tengah proses tersebut, perusahaan diharapkan tetap berfokus pada peningkatan kualitas pendapatan, optimalisasi aset, serta penguatan daya saing di sektor teknologi dan informasi. (Ant/Z-10)
- Transformasi BUMN Topang Ekonomi Kuartal I Tumbuh 5,61 Persen 12/5/2026 19:40 Transformasi BUMN, terutama kelompok blue chips seperti Himbara, Pertamina, dan Mind Id, menjadi motor pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,61% pada kuartal I 2026.
- Penyegaran Kepemimpinan Dilakukan WIKA, Ini Daftarnya 11/5/2026 20:24 RUPST WIKA 2025 menetapkan kembali Prof. Harris Arthur Hedar sebagai komisaris independen, sekaligus mengumumkan jajaran direksi baru perusahaan.
- Upaya Danantara Akhiri Era Inefisiensi BUMN dan Jadi Mesin Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional 08/5/2026 16:18 KELAHIRAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bukan sekadar perubahan nomenklatur dalam struktur pemerintahan.
- Industri Asuransi di Indonesia Disebut Memiliki Prospek Jangka Panjang yang Cerah 04/5/2026 11:58 INDUSTRI asuransi Indonesia disebut memiliki prospek jangka panjang yang cerah. Hal itu karena adanya infrastruktur bisnis yang kuat dan peluang bisnis yang sangat Luas.
- Independensi Direksi BUMN Tergerus, Intervensi Politik Disorot 28/4/2026 22:39 INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
- 780 Prajurit Dikirim ke Libanon Pekan Depan, DPR Desak Pemerintah dan TNI Mitigasi Risiko 16/5/2026 13:06 ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah dan TNI memperketat pasokan informasi intelijen serta menyiapkan mitigasi risiko soal rencana pengiriman prajurit ke Libanon
- DPR : SE Mendikdasmen Transisi Guru Honorer Jadi PPPK 15/5/2026 09:39 Menurut anggota DPR RI Hetifah, SE Mendikdasmen merupakan bagian dari penataan tenaga pendidik sesuai amanat Undang-Undang ASN sekaligus penghapusan istilah guru honorer jadi PPPK
- DPR dan Pemerintah Tegaskan Alasan Polri tak Bisa di Bawah Mendagri 14/5/2026 11:48 PEMERINTAH dan DPR RI menegaskan bahwa posisi Polri tidak bisa di bawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam sidang uji materiil UU Polri di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (13/5)
- DPR Minta Imigrasi Bali Perketat Pengawasan WNA 13/5/2026 19:21 Anggota DPR Marinus Gea meminta Imigrasi Bali memperkuat pengawasan WNA guna mencegah kejahatan transnasional dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
- Mekanisme Pemilihan Anggota BPK RI: Peran DPR, DPD, dan Presiden 12/5/2026 17:22 Pelajari prosedur pemilihan anggota BPK RI sesuai UUD 1945, mulai dari seleksi di DPR, pertimbangan DPD, hingga peresmian oleh Presiden.
