Presiden Prabowo Subianto meminta Dewan Perwakilan Rakyat serta kepala daerah untuk memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis guna mencegah penyimpangan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah pengetatan pengawasan ini diambil seiring dengan besarnya anggaran serta jumlah penerima manfaat dari program tersebut. Seperti dilansir dari Investor Daily, pemerintah menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kesalahan di lapangan.
"Saya sudah persilahkan bupati dan anggota DPR agar memeriksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), akan segera kita tindak," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026).
Presiden mengungkapkan bahwa langkah koreksi telah dimulai dengan menutup sekitar 3 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi memperbaiki tata kelola program. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 19 Mei 2026, sebanyak 8,3 miliar porsi makanan telah disalurkan melalui 28.913 unit SPPG yang bermitra dengan 28.390 pihak.
Saat ini, program tersebut menjangkau 62,4 juta penerima per hari, yang terdiri dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868 ribu ibu hamil. Pemerintah juga berencana untuk memperluas jangkauan program ini kepada kelompok lanjut usia.
"Kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar," tutur dia.
Di sisi lain, penyesuaian anggaran juga dilakukan oleh pemerintah melalui efisiensi alokasi dana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pagu anggaran program ini diturunkan dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
"Untuk sementara angkanya Rp 268 triliun tetapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung. Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang," ujar Purbaya.
Purbaya menekankan bahwa pengurangan anggaran ini membuktikan bahwa pemerintah tetap membuka diri terhadap evaluasi serta masukan dari berbagai pihak. Pengoreksian akan langsung diterapkan pada alokasi dana yang dianggap tidak tepat sasaran.
"Jadi bukan imun terhadap masukan, tetapi Pak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah," tutur Purbaya.
