Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap dua tahun 2026 sebesar Rp600.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat pada minggu kedua April 2026. Penyaluran ini ditujukan bagi masyarakat kategori desil satu hingga empat guna memenuhi kebutuhan pangan pokok selama tiga bulan.
Setiap penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp200.000 per bulan yang dicairkan sekaligus untuk periode April, Mei, dan Juni 2026, sebagaimana dilansir dari Bansos. Distribusi bantuan ini dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen transaksi non tunai bagi warga kurang mampu.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memberikan penjelasan mengenai mekanisme penentuan data penerima yang menjadi landasan utama distribusi bantuan sosial tersebut di tingkat nasional.
"penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan data yang terus diperbarui setiap bulan. Pemutakhiran data dilakukan setiap tanggal 10 dan menjadi acuan utama dalam distribusi bansos." kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Pemutakhiran yang dilakukan secara rutin ini bertujuan untuk memastikan akurasi sasaran penerima agar bantuan tepat guna bagi keluarga miskin atau rentan miskin. Pemerintah mengimbau warga melakukan pengecekan mandiri karena adanya kemungkinan perubahan status kepesertaan dalam basis data terbaru.
Pengecekan status penerima dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi ponsel. Masyarakat perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit yang tertera pada KTP untuk memverifikasi data dalam sistem tersebut.
Kriteria penerima bantuan mencakup Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam data Kemensos dan bukan merupakan anggota ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD. Penerima bantuan diwajibkan menggunakan dana tersebut hanya untuk pemenuhan komoditas pangan pokok sesuai ketentuan program.
