Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2026 dengan mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan guna menjamin distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Integrasi data tersebut menjadi landasan utama dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial di masa mendatang. Dilansir dari Bansos, kebijakan ini juga melibatkan digitalisasi sistem yang bertujuan mempermudah pengawasan serta verifikasi penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan penekanan khusus mengenai urgensi transformasi data dalam sistem birokrasi bantuan pemerintah. Penataan ulang informasi penerima manfaat dianggap sebagai solusi atas tantangan distribusi yang selama ini terjadi di lapangan.
"konsolidasi data dan digitalisasi bansos menjadi kebutuhan mendesak di lapangan" ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Pemerintah menargetkan implementasi sistem digital berbasis DTSEN ini akan mulai beroperasi pada triwulan IV tahun 2026 atau selambat-lambatnya pada awal 2027. Melalui skema ini, masyarakat akan dikelompokkan ke dalam kategori desil berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masing-masing rumah tangga.
Kelompok masyarakat yang berada pada Desil 1 hingga 4 akan mendapatkan prioritas utama untuk menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Sementara itu, masyarakat di kategori Desil 5 masih memiliki peluang untuk terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).
Untuk mendukung transparansi, Kemensos menyediakan akses bagi warga guna memverifikasi status kepesertaan mereka secara mandiri melalui kanal digital. Masyarakat dapat menggunakan laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan menginput data wilayah sesuai KTP atau memanfaatkan fitur pencarian berbasis NIK 16 digit.
Selain layanan berbasis web, tersedia pula aplikasi resmi Cek Bansos di platform Play Store yang mengharuskan pengguna melakukan verifikasi identitas melalui unggahan foto KTP dan swafoto. Transformasi digital ini diharapkan dapat meminimalisir risiko bantuan yang tidak tepat sasaran melalui proses pemutakhiran data yang lebih dinamis.
