Kementerian Sosial mulai mendistribusikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) periode Triwulan II tahun 2026 sejak pertengahan April guna memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Langkah ini diambil lebih awal dibandingkan pola distribusi tahun sebelumnya yang biasanya terlaksana pada bulan Mei.
Percepatan penyaluran ini didorong oleh perubahan kebijakan administratif internal terkait pembaruan data penerima manfaat. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Bansos, proses sinkronisasi data yang mulanya dilakukan setiap tanggal 20 kini dimajukan menjadi setiap tanggal 10 di awal triwulan.
Menteri Sosial memberikan penjelasan mengenai mekanisme baru tersebut dalam keterangan resmi untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu setiap bulannya.
"Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya," ujar Saifullah mengutip laman resmi Kemensos, dikutip Jumat, 24 April 2026.
Mekanisme penyaluran dana dilakukan melalui dua skema utama untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menerima dana melalui bank anggota Himbara, sedangkan warga di daerah terpencil mendapatkan bantuan lewat PT Pos Indonesia.
Besaran bantuan untuk program PKH ditentukan berdasarkan kategori anggota keluarga, sementara untuk BPNT ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan. Karena pencairan dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total Rp600.000 pada tahap ini.
| Kategori Penerima | Besaran Bantuan |
|---|---|
| Ibu hamil | Rp3.000.000 |
| Anak usia dini | Rp3.000.000 |
| Siswa SD | Rp900.000 |
| Siswa SMP | Rp1.500.000 |
| Siswa SMA | Rp2.000.000 |
| Lansia | Rp2.400.000 |
| Disabilitas berat | Rp2.400.000 |
| Korban pelanggaran HAM berat | Rp10.800.000 |
Masyarakat dapat melakukan verifikasi status kepesertaan secara mandiri melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi resmi Kemensos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem akan memvalidasi apakah warga terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau tidak.
Syarat mutlak penerima bantuan mencakup kewarganegaraan Indonesia, masuk kategori keluarga miskin, serta bukan merupakan anggota TNI, Polri, atau ASN. Selain itu, calon penerima tidak diperbolehkan memiliki penghasilan tetap yang berada di atas standar upah minimum wilayah setempat.
