Kementerian Sosial secara berkesinambungan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Upaya ini melibatkan kolaborasi intensif dengan perangkat desa, kelurahan, hingga tingkat RT dan RW, sebagaimana dilansir dari Money pada Sabtu (25/4/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa langkah koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi prioritas kementeriannya. Proses pemutakhiran ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan haknya secara tepat.
"Karena itu pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah khususnya perangkat desa dan kelurahan," kata Gus Ipul dikutip dari Antara, Sabtu (25/4/2026).
Selain aparatur pemerintahan di tingkat bawah, Kementerian Sosial mengerahkan pendamping PKH untuk melakukan verifikasi langsung. Integrasi antara sumber daya manusia di lapangan dengan data pusat diharapkan dapat meminimalkan kesalahan sasaran dalam distribusi bantuan.
"Nanti sumber daya manusia pemutakhiran data ini akan bekerjasama dengan pilar sosial kami, salah satunya pendamping Program Keluarga Harapan," jelasnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa perbaikan kualitas data berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Penyesuaian daftar penerima dilakukan secara bertahap terhadap warga yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat.
"Sekarang data secara bertahap kita mutakhirkan. Maka dalam satu tahun terakhir ini, kita melakukan konsolidasi dan mengalihkan bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria penerima bantuan yang tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah," katanya.
Terkait evaluasi kelayakan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengungkapkan adanya pencoretan belasan ribu nama dari daftar penerima bantuan pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini diambil setelah dilakukan pencermatan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
"Kami sudah membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos, kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang," terangnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/4/2026).
Berdasarkan data BPS, ribuan orang yang dihapus tersebut kini telah masuk dalam kelompok ekonomi menengah atau desil 5-10. Hal ini menandakan adanya dinamika status sosial ekonomi masyarakat yang harus terus dipantau oleh pemerintah.
Merespons perubahan status ekonomi tersebut, Gus Ipul mengakui adanya kemungkinan pergeseran penerima manfaat pada periode pencairan bantuan kali ini. Perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari sistem pendataan yang dinamis.
"Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima jadi menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka tidak menerima lagi di triwulan kedua ini. Memang datanya dinamis," kata dia.
Pemerintah akan terus menjalankan analisis sistem di pusat untuk mengolah DTSEN yang telah diperbarui. Proses ini dilakukan guna menjamin setiap rupiah bantuan negara tersalurkan kepada warga yang memiliki hak sesuai kriteria kemiskinan yang ditetapkan.
