DI TENGAH situasi ekonomi yang belum benar-benar stabil, efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan di banyak sektor, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap prestasi olahraga nasional, satu kenyataan perlahan mulai terlihat dengan terang.
Adalah bahwa sebagian besar organisasi cabang olahraga di Indonesia ternyata belum cukup siap berdiri secara mandiri.
Realitas ini bisa kita lihat atau saksikan gejalanya hampir setiap tahun.
Program pelatnas kerap tersendat karena anggaran belum turun. Kompetisi nasional tertunda karena sponsor tidak ada. Atlet berhenti berlatih karena dukungan daerah terhambat.
Bahkan beberapa cabang olahraga praktis hanya aktif atau mulai bergeliat menjelang multi event seperti SEA Games atau Asian Games, lalu kembali tenggelam dan meredup setelahnya.
Ironisnya, dan ini yang lebih mengkhawatirkan, situasi seperti itu dianggap normal atau lumrah.
Padahal, bila sebuah organisasi olahraga langsung goyah hanya karena bantuan berkurang atau pergantian kebijakan terjadi, itu berarti fondasi organisasinya memang belum kuat sejak awal.
Inilah problem paling mendasar dalam olahraga Indonesia hari ini. Yakni terlalu banyak cabang olahraga hidup dalam ketergantungan.
Ketergantungan pada bantuan pemerintah. Ketergantungan pada figur tertentu. Ketergantungan pada momentum politik.
Bahkan ketergantungan pada relasi personal elite organisasi, terutama dengan kekuasaan.
Akibatnya, organisasi olahraga kita sering kali tidak tumbuh sebagai institusi profesional, melainkan sekadar struktur administratif yang hidup dari siklus anggaran tahunan.
Kita terlalu lama membangun olahraga dengan mentalitas ÔÇ£menungguÔÇØ.
Menunggu bantuan cair. Menunggu perhatian pemerintah.
Menunggu sponsor datang sendiri. Menunggu atlet berbakat lahir secara alami.
Sementara dunia olahraga internasional sudah bergerak jauh melampaui cara berpikir seperti itu.
Kini olahraga global bukan lagi hanya soal pertandingan.
Karena sudah menjadi industri besar yang ditopang tata kelola modern, manajemen profesional, data, sport science, commercial ecosystem, media engagement, hingga kekuatan branding organisasi.
Dan harus diakui, pada titik inilah Indonesia tertinggal, bahkan dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara.
Banyak cabang olahraga kita masih sibuk menyelesaikan konflik internal yang seharusnya tidak lagi menjadi isu di era modern: dualisme organisasi, perebutan kepengurusan, tarik menarik kepentingan, hingga budaya organisasi yang terlalu feodal dan tidak transparan.
Ironisnya, energi terbesar organisasi kadang habis bukan untuk membangun atlet, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan.
Padahal olahraga modern menuntut hal yang jauh berbeda. Menjadi pemimpin cabang olahraga hari ini bukan lagi soal status sosial atau posisi prestise.
Jabatan itu seharusnya identik dengan kemampuan membangun sistem. Mencari solusi. Membuka jaringan industri.
Menghidupkan kompetisi. Menjamin regenerasi atlet. Dan yang paling penting: memastikan organisasi tetap sehat meski situasi ekonomi atau politik berubah.
Karena cabang olahraga yang sehat dan mampu menorehkan prestasi dengan ekosistem yang terus bertumbuh tidak boleh hidup dari ketergantungan tunggal, apalagi hanya pada bantuan pemerintah.
Kita bisa melihat bagaimana J1 League dibangun. Jepang tidak hanya fokus membentuk tim nasional yang kuat, tetapi membangun ekosistem sepak bola dari akar.
Terlihat dari liga profesional yang stabil, akademi usia muda, relasi kuat dengan industri, keterlibatan komunitas lokal, hingga tata kelola klub yang disiplin.
Hasilnya tidak instan. Tetapi mereka membangun fondasi yang membuat sistem tetap berjalan bahkan ketika generasi pemain berubah.
Hal serupa terlihat pada USA Swimming. Organisasi renang di Amerika tidak hidup dari satu sumber pendanaan.
Mereka bertumpu pada kompetisi universitas, sponsor, hak komersial, komunitas, dan sistem pembinaan berlapis yang terus bergerak sepanjang tahun.
Karena itu mereka tidak perlu panik hingga menggerutu setiap kali terjadi pergantian pemerintahan atau perubahan kebijakan anggaran.
Sebabnya jelas. Sistem mereka lebih kuat daripada momentum politik.
Contoh lain dan ini bisa jadi otokritik buat kita, datang dari Badminton Denmark.
Negara kecil dengan populasi terbatas itu mampu konsisten melahirkan pemain kelas dunia di tengah dominasi Asia.
Mereka tidak memiliki sumber daya sebesar China atau Jepang, tetapi mereka memiliki disiplin organisasi, pembinaan yang konsisten, dan tata kelola yang modern.
Mereka membangun tradisi, bukan hanya target jangka pendek untuk menghibur khalayak atau publik.
Indonesia sebenarnya punya modal jauh lebih besar dibanding banyak negara tersebut.
Kita punya populasi besar, kultur olahraga kuat, fanatisme publik luar biasa, dan bakat atlet yang nyaris tidak pernah habis.
Tetapi potensi besar tanpa organisasi yang sehat hanya akan melahirkan prestasi sesaat. Dan itu sudah terlalu sering terjadi.
Kita kerap mengalami ledakan prestasi dari generasi tertentu, lalu kesulitan menjaga kesinambungannya.
Setelah atlet besar pensiun, sistem ikut melemah. Regenerasi terlambat. Kompetisi menurun. Pembinaan kembali dimulai dari nol.
Situasi itu menunjukkan bahwa kita masih terlalu bergantung pada individu, bukan pada sistem.
Padahal atlet hebat seharusnya lahir dari organisasi yang sehat, bukan dari keberuntungan.
Karena itu, pembicaraan tentang independensi organisasi olahraga seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai upaya menjauh dari pemerintah. Bukan itu poinnya.
Independensi yang dimaksud adalah kemampuan organisasi untuk hidup sehat, profesional, dan produktif tanpa terus-menerus bergantung penuh pada satu sumber bantuan.
Negara tetap penting. Dukungan pemerintah tetap dibutuhkan.
Tetapi organisasi olahraga juga harus memiliki keberanian membangun sumber daya sendiri: sponsorship, kompetisi komersial, kolaborasi industri, pengembangan komunitas, monetisasi event, hingga tata kelola yang mampu menarik kepercayaan publik dan investor.
Sebab dunia olahraga modern bergerak dan bertumbuh dengan kepercayaan.
Sponsor tidak akan datang ke organisasi yang penuh konflik. Industri tidak akan tertarik pada organisasi yang tidak transparan.
Publik tidak akan percaya pada organisasi yang hanya muncul ketika membutuhkan bantuan.
Dan selama budaya ketergantungan itu masih dipelihara, selama itu pula olahraga Indonesia akan sulit benar-benar stabil sebagai kekuatan dunia.
Atlet akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan.
Mereka dipaksa berlatih dalam ketidakpastian. Program berubah karena anggaran.
Pelatih berganti karena konflik organisasi. Kompetisi tidak jelas.
Bahkan masa depan karier mereka kadang ditentukan oleh dinamika politik internal yang tidak ada hubungannya dengan performa olahraga.
Padahal seorang atlet membutuhkan satu hal paling sederhana, yakni kepastian sistem. Karena faktanya, prestasi dunia tidak akan pernah lahir dari kekacauan organisasi.
Kita tentu masih bisa berharap pada talenta-talenta luar biasa yang muncul dari berbagai daerah di Indonesia.
Tetapi bila organisasinya tidak berubah, kita akan terus terjebak dalam pola yang sama, yaitu sesekali mengejutkan dunia, lalu perlahan menghilang karena sistemnya rapuh.
Dan mungkin inilah saat paling tepat untuk mulai jujur mengatakan, bahwa masalah terbesar olahraga Indonesia bukan lagi semata kualitas atlet.
Masalah terbesarnya adalah banyak organisasi olahraga kita belum selesai menjadi organisasi modern, meski berharap punya prestasi mendunia, seperti pungguk merindukan bulan.
