Pemerintah memulai penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk Triwulan II tahun 2026. Program yang disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode April sampai Juni 2026.
Dilansir dari Bansos, distribusi bantuan ini ditargetkan berjalan tepat waktu. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat segera memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan pokok.
Mekanisme distribusi bantuan dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Perbankan Himbara (Himpunan Bank Negara) dan PT Pos Indonesia. Penyaluran non-tunai ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017.
Bank negara yang terlibat dalam proses ini meliputi Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Dana akan langsung masuk ke rekening penerima yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Khusus kelompok lansia, penyandang disabilitas berat, masyarakat adat terpencil, dan warga di wilayah tanpa akses bank, pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Petugas bahkan dapat mengantarkan bantuan langsung ke rumah bagi penerima tertentu.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status kepesertaan secara mandiri melalui kanal digital resmi. Salah satunya adalah situs resmi yang disediakan oleh pemerintah untuk memantau data penerima.
Selain website, pengecekan bisa dilakukan lewat aplikasi "Cek Bansos". Pengguna cukup mengunduh aplikasi, login menggunakan NIK atau KK, lalu memasukkan data sesuai KTP pada menu pencarian data.
Seluruh data penerima bantuan ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Syarat dan Kriteria Penerima Tahun 2026
Terdapat syarat ketat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan. Penerima wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan dokumen KTP dan KK yang valid, serta terdaftar di dalam sistem DTSEN.
Kriteria lainnya adalah keluarga masuk dalam kategori miskin atau rentan serta tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang serupa. Anggota TNI, Polri, maupun ASN dilarang menjadi penerima bantuan ini.
Pada tahun 2026, pemerintah melakukan penyesuaian target penerima. PKH diprioritaskan untuk masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 4. Sementara itu, BPNT kini hanya diberikan untuk desil 1 sampai 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.
Rincian Besaran Bantuan PKH dan BPNT
PKH diberikan sebagai bantuan bersyarat untuk mendukung kesejahteraan di sektor pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan, di mana tahap kedua jatuh pada bulan April hingga Juni 2026.
| Kategori Penerima | Besaran Bantuan per Tahap |
|---|---|
| Ibu Hamil atau Nifas | Rp750.000 |
| Anak Usia Dini (0ÔÇô6 Tahun) | Rp750.000 |
| Siswa SD | Rp225.000 |
| Siswa SMP | Rp375.000 |
| Siswa SMA | Rp500.000 |
| Lansia | Rp600.000 |
| Penyandang Disabilitas Berat | Rp600.000 |
Untuk program BPNT atau bantuan sembako, penerima mendapatkan saldo elektronik guna membeli kebutuhan pangan. Pada tahap pertama 2026, total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000 untuk periode tiga bulan.
Penyaluran BPNT tahap kedua dimulai pada bulan April sesuai jadwal berjalan. Saldo dapat digunakan di e-warong atau agen resmi menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
