Pemerintah memperluas cakupan digitalisasi bantuan sosial melalui Program Pro Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) untuk membangun ekosistem kemandirian ekonomi masyarakat. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Senin (11/5/2026).
Dilansir dari Nasional, program tersebut memanfaatkan infrastruktur digital publik dan kecerdasan buatan sebagai alat percepatan penurunan kemiskinan nasional. Pro-Kesra dirancang tidak hanya sebagai saluran bantuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan agar masyarakat menjadi lebih produktif secara ekonomi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya adopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara secara signifikan.
"Transformasi digital melalui adopsi infrastruktur digital publik dan kecerdasan buatan menjadi katalisator program prioritas nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa transformasi ini bertujuan agar bantuan pemerintah menjadi motor penggerak kemandirian warga. Integrasi layanan publik yang presisi dan berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam kebijakan ini.
"Dengan begitu, akses layanan menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan inklusif bagi semua," kata Rini Widyantini.
Pemerintah saat ini tengah memperkuat tata kelola program dan menyelaraskan regulasi pendukung agar implementasi dapat dilakukan secara bertahap. Verifikasi data lintas sektor secara waktu nyata (real-time) menjadi prioritas untuk mempercepat autentikasi layanan publik.
"Implementasi program akan diperluas secara bertahap menuju skala nasional yang berdampak," tegas Rini Widyantini.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa Pro-Kesra secara makro bertujuan mempercepat graduasi kemiskinan bagi kelompok rentan. Masyarakat sasaran akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, hingga kemitraan pemasaran.
Penyelarasan standar pelayanan juga dilakukan lintas kementerian bagi pemegang Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha. Program ini memanfaatkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) serta Sapa UMKM untuk menjangkau penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan korban bencana.
