Sistem penyaluran bantuan sosial pada tahun 2026 kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan menggunakan indikator desil sebagai penentu kelayakan penerima. Dilansir dari Bansos, pengelompokan desil ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Masyarakat yang berhak menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibatasi hanya untuk kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 5 hingga Desil 10 dianggap memiliki kondisi ekonomi yang sudah mapan.
Beberapa faktor sering kali menyebabkan data desil seseorang tetap tinggi meskipun kondisi ekonomi mereka sebenarnya telah menurun. Hal ini biasanya dipicu oleh data lama yang belum diperbarui, aset lama yang masih tercatat, hingga hasil survei terdahulu yang tidak lagi relevan dengan keadaan terkini.
Proses penurunan kategori desil tidak dapat dilakukan secara instan melainkan harus melalui prosedur pembaruan data yang valid. Langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat adalah mengajukan perbaikan data melalui kantor desa, kelurahan, dinas sosial setempat, atau secara mandiri lewat aplikasi "Cek Bansos".
Penggunaan fitur "Usul Sanggah" di dalam aplikasi resmi menjadi salah satu metode praktis bagi keluarga yang merasa layak mendapatkan bantuan. Masyarakat diwajibkan melakukan registrasi menggunakan NIK dan Kartu Keluarga (KK), mengisi data kondisi terbaru, dan mengajukan usulan perubahan status kesejahteraan.
Tahapan Verifikasi dan Validasi Data
Setelah pengajuan diterima, petugas akan melakukan survei lapangan untuk melakukan verifikasi secara langsung. Proses ini mencakup wawancara mendalam mengenai kondisi ekonomi keluarga serta pengecekan fisik rumah dan kepemilikan aset yang ada di lapangan.
Hasil dari survei lapangan tersebut nantinya akan dibahas dalam forum musyawarah desa sebelum akhirnya data dikirimkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan pemeringkatan ulang. Validasi berlapis ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan data dan memastikan akurasi profil penerima manfaat.
Kejujuran saat pengisian data dan kesiapan dokumen pendukung seperti KTP serta KK menjadi faktor penentu keberhasilan pengajuan. Ketidakkonsistenan informasi atau kesalahan data dokumen sering kali menjadi penyebab utama ditolaknya usulan penurunan kategori desil dalam sistem DTSEN 2026.
