PADA 19 Mei 2026, publik Indonesia menerima sebuah informasi strategis yang sekilas terdengar menjanjikan namun sesungguhnya menyimpan kompleksitas geopolitik yang jauh lebih dalam.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan adanya tawaran dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat Maintenance Repair and Overhaul pesawat angkut berat C 130 Hercules untuk kawasan Asia.
Di atas kertas, tawaran ini tampak seperti peluang emas. Amerika Serikat disebut siap menanggung biaya pengembangan fasilitas. Indonesia akan memperoleh limpahan investasi, transfer teknologi, lapangan kerja, dan status baru sebagai hub aviasi pertahanan regional.
Pemerintah bahkan mulai membangun narasi bahwa Kertajati akhirnya menemukan takdir historisnya setelah lama dicap sebagai proyek infrastruktur yang gagal mencapai utilisasi optimal.
Namun justru di titik inilah pertanyaan paling mendasar harus diajukan.
Apakah Indonesia benar benar sedang membangun kemandirian strategis nasional atau hanya sedang diposisikan sebagai simpul logistik dalam strategi global negara lain?
Pertanyaan ini penting karena dalam politik internasional modern, tidak ada proyek pertahanan yang benar-benar netral.
Infrastruktur strategis selalu memiliki dimensi kekuasaan. Apalagi ketika tawaran itu datang dari Amerika Serikat di tengah memanasnya rivalitas Indo Pasifik melawan China.
Karena itu, melihat proyek Kertajati semata sebagai peluang ekonomi adalah cara pandang yang terlalu dangkal dan bahkan berbahaya.
Politik Bengkel dan Ketergantungan
Selama ini, diskursus pertahanan Indonesia terlalu sering terjebak dalam romantisme modernisasi alutsista.
Kita bangga membeli jet tempur baru, kapal perang baru, atau sistem pertahanan baru, tetapi jarang bertanya siapa yang mengendalikan teknologi di belakangnya.
Padahal, dalam struktur industri pertahanan global, keuntungan terbesar bukan berada pada pengguna senjata, melainkan pada penguasa rantai teknologi dan logistiknya.
Di sinilah letak persoalan utama proyek Kertajati.
Jika Indonesia hanya menjadi lokasi perawatan Hercules tanpa menguasai teknologi inti, maka yang terjadi sesungguhnya bukan industrialisasi strategis, melainkan reproduksi ketergantungan baru dalam bentuk yang lebih halus.
Indonesia hanya akan menjadi bengkel regional bagi kepentingan sistem pertahanan Amerika Serikat di Asia.
Kita harus jujur melihat realitas sejarah. Banyak negara berkembang selama puluhan tahun dijanjikan transfer teknologi dalam kerja sama pertahanan, tetapi pada akhirnya hanya menjadi operator dan teknisi kelas menengah.
Teknologi inti tetap dikendalikan perusahaan besar seperti Lockheed Martin.
Negara mitra hanya memperoleh aktivitas ekonomi jangka pendek tanpa benar benar menguasai intellectual property dan kemampuan desain strategis.
Karena itu, narasi mengenai transfer teknologi harus diuji secara kritis. Transfer teknologi bukan sekadar pelatihan teknisi atau kemampuan mengganti suku cadang.
Transfer teknologi sejati berarti kemampuan menguasai engineering design, sertifikasi independen, integrasi sistem, hingga kemampuan melakukan modifikasi strategis tanpa ketergantungan penuh pada principal asing.
Pertanyaannya, apakah Indonesia benar benar akan memperoleh itu?
Ataukah Indonesia hanya diberi ruang menjadi operator regional untuk memperpanjang umur armada Hercules Asia di bawah standar dan kontrol teknologi Amerika Serikat?
Jika jawaban kedua yang terjadi, maka proyek ini tidak jauh berbeda dengan model dependency industrialism yang sejak lama dikritik para pemikir ekonomi politik pembangunan.
Geopolitik di Balik Hanggar
Banyak pihak mencoba membingkai proyek ini sebagai kerja sama ekonomi pertahanan biasa. Padahal konteks global hari ini menunjukkan hal yang sangat berbeda.
Amerika Serikat sedang melakukan konsolidasi kekuatan di Indo Pasifik untuk menghadapi kebangkitan China.
Strategi ini tidak selalu dilakukan melalui pembangunan pangkalan militer formal.
Dalam banyak kasus, Washington lebih memilih membangun jaringan logistik, interoperabilitas teknologi, serta fasilitas pendukung militer di negara mitra.
Dengan cara itu, pengaruh strategis tetap terbentuk tanpa harus menimbulkan resistensi politik domestik seperti pembangunan pangkalan militer konvensional. Kertajati harus dibaca dalam konteks tersebut.
Secara geografis, Indonesia sangat penting dalam kalkulasi Indo Pasifik.
Indonesia menguasai jalur laut strategis dunia. Stabilitas Indonesia akan menentukan keseimbangan kawasan.
Maka tidak mengherankan bila Amerika Serikat berkepentingan memperkuat jejak infrastrukturnya di Indonesia, meskipun dalam bentuk yang lebih lunak dan fleksibel.
Masalahnya, Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif yang sejak lama menolak keterikatan blok kekuatan global.
Di titik ini, pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi ujian strategis yang sangat serius.
Apakah Indonesia mampu memanfaatkan rivalitas global untuk kepentingan nasional secara otonom? Atau justru perlahan masuk terlalu jauh dalam orbit strategis Washington?
Kekhawatiran ini bukan paranoia. Dalam geopolitik modern, ketergantungan logistik sering kali lebih menentukan dibanding keberadaan pasukan tempur.
Negara yang mengendalikan maintenance system dan supply chain memiliki pengaruh besar terhadap operasional pertahanan negara lain.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan batas akses personel asing, pengelolaan data penerbangan, penggunaan fasilitas dual use, hingga kemungkinan integrasi sistem logistik pertahanan Indonesia dengan arsitektur militer Amerika Serikat di kawasan.
Semua itu harus dijelaskan secara transparan.
Pemerintah kemungkinan akan menggunakan argumentasi hedging strategy untuk membenarkan kerja sama ini.
Indonesia disebut tidak berpihak pada satu kekuatan karena juga bekerja sama dengan Perancis, Korea Selatan, Turki, hingga China dalam sektor pertahanan dan ekonomi.
Argumentasi ini memang masuk akal secara diplomatik. Namun masalahnya bukan sekadar jumlah mitra strategis.
Masalahnya adalah tingkat penetrasi pengaruh terhadap infrastruktur nasional.
Tidak semua kerja sama memiliki dampak geopolitik yang sama.
Membangun fasilitas MRO regional untuk pesawat militer Amerika Serikat tentu memiliki konsekuensi berbeda dibanding membeli pesawat tempur atau melakukan latihan bersama biasa.
Apalagi proyek ini berlangsung di tengah meningkatnya rivalitas Laut China Selatan dan eskalasi persaingan militer Indo Pasifik.
Indonesia memang tidak perlu anti Amerika Serikat. Tetapi Indonesia juga tidak boleh naif membaca cara kerja politik global.
Jangan lupa.., negara-negara besar tidak pernah mengeluarkan investasi strategis tanpa kalkulasi kepentingan jangka panjang. Karena itu, diplomasi Indonesia harus sangat cermat.
Kita tidak boleh mengulangi kesalahan banyak negara berkembang yang terlalu cepat bangga menjadi mitra strategis kekuatan besar, tetapi pada akhirnya kehilangan ruang otonomi nasionalnya sendiri.
Bebas aktif tidak boleh berhenti menjadi slogan romantik era Konferensi Asia Afrika.
Ia harus diterjemahkan menjadi kemampuan nyata menjaga jarak strategis terhadap semua kekuatan besar.
Kertajati dan Nasionalisme Industri
Meski demikian, bersikap kritis bukan berarti menolak seluruh proyek ini.
Justru karena proyek ini sangat penting, maka Indonesia harus memperlakukannya sebagai momentum nasionalisme industri yang serius.
Selama puluhan tahun, Indonesia terlalu sering puas menjadi pasar besar bagi industri asing. Kita membeli teknologi, memakai teknologi, bahkan membanggakan teknologi asing, tetapi gagal membangun basis produksi dan inovasi nasional secara berkelanjutan.
Padahal Indonesia memiliki modal yang besar. PT Dirgantara Indonesia pernah menjadi simbol ambisi dirgantara nasional pada era B. J. Habibie.
Indonesia pernah memiliki mimpi menjadi kekuatan aerospace dunia berkembang.
Sayangnya, krisis ekonomi dan lemahnya konsistensi kebijakan membuat banyak agenda strategis itu terhenti.
Kini peluang kebangkitan itu muncul kembali. Tetapi kebangkitan hanya akan terjadi jika pemerintah berani mengambil posisi tawar yang keras dalam negosiasi.
Harus ada kewajiban local content yang jelas. Harus ada transfer engineering capability yang terukur.
Harus ada keterlibatan universitas nasional dan lembaga riset dalam proyek ini.
Harus ada roadmap menuju kemampuan MRO mandiri dalam jangka panjang. Jika tidak, Indonesia hanya akan memperoleh ilusi industrialisasi.
Kertajati memang dapat menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi baru di Jawa Barat.
Namun pembangunan nasional tidak boleh berhenti pada multiplier effect jangka pendek.
Pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah Indonesia sedang membangun kapasitas nasional atau hanya menjadi bagian murah dari rantai industri global?
Pada akhirnya, proyek Kertajati bukan sekadar proyek aviasi. Ini adalah ujian besar bagi arah geopolitik dan nasionalisme ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto.
Selama ini, Presiden Prabowo dikenal memiliki perhatian besar terhadap pertahanan dan kemandirian strategis nasional.
Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak proyek pertahanan di negara berkembang justru berakhir menjadi jebakan ketergantungan baru karena lemahnya visi industrialisasi jangka panjang.
Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Kita tidak boleh hanya bangga menjadi bengkel Hercules Asia jika seluruh teknologi, sertifikasi, software, suku cadang, dan standar operasional tetap dikendalikan pihak asing.
Karena dalam dunia modern, penguasaan teknologi jauh lebih penting dibanding kepemilikan fasilitas fisik.
Dalam kerangka itu, Kertajati dapat menjadi simbol kebangkitan industri strategis nasional.
Tetapi Kertajati juga dapat berubah menjadi simbol baru ketergantungan geopolitik Indonesia jika pemerintah gagal menjaga keseimbangan antara pragmatisme ekonomi dan kedaulatan nasional.
Di tengah rivalitas global yang semakin keras, tantangan terbesar Indonesia bukan memilih kubu.
Melainkan memastikan bahwa setiap kerja sama internasional benar benar memperkuat kapasitas nasional Indonesia sendiri.
Sebab negara yang besar bukan negara yang ramai didatangi kekuatan global.
Melainkan negara yang mampu membuat seluruh kekuatan global membutuhkan dirinya tanpa kehilangan kedaulatannya.
