KEPUTUSAN Partai Solidaritas Indonesia untuk tidak menyediakan bantuan hukum bagi Grace Natalie dalam polemik beberapa hari terakhir, sempat dibaca publik sebagai tanda renggangnya solidaritas internal partai.
Namun belakangan, Grace Natalie justru menjelaskan bahwa sikap tersebut merupakan permintaannya sendiri agar polemik itu tidak dibawa menjadi urusan kelembagaan partai.
Penjelasan ini membuat kasus tersebut menjadi lebih menarik dibaca secara sosio-antropologis.
Peristiwa ini tidak lagi sekadar berbicara tentang ada atau tidaknya pembelaan organisasi, melainkan tentang bagaimana loyalitas personal, disiplin organisasi, dan rasionalitas kelembagaan dinegosiasikan dalam organisasi politik modern.
Kasus Grace dan PSI dapat dibaca melalui konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik dari Emile Durkheim.
Solidaritas mekanik biasanya tumbuh dari kesamaan identitas dan kedekatan emosional. Ikatan organisasi dibangun melalui kedekatan emosional, loyalitas personal, rasa saling melindungi, dan semangat perjuangan bersama.
Dalam fase seperti itu, figur pendiri atau elite partai tidak hanya dipandang sebagai bagian dari struktur organisasi, tetapi juga simbol moral yang mewakili identitas kolektif kelompoknya.
Sementara solidaritas organik bergerak melalui rasionalitas kelembagaan dan saling ketergantungan secara fungsional.
Organisasi mulai bekerja dengan logika pembagian fungsi, stabilitas kelembagaan, pengelolaan risiko, dan kalkulasi terhadap dampak politik yang lebih luas.
Loyalitas tetap ada, tetapi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pembelaan terbuka atau keterlibatan emosional yang langsung terlihat di ruang publik.
Dalam konteks itu, sikap Grace yang meminta PSI tidak menyediakan bantuan hukum justru memperlihatkan dimensi lain dari solidaritas modern.
Ada kesadaran bahwa persoalan personal tidak selalu harus ditarik menjadi beban institusi. Di titik ini, solidaritas tidak bekerja melalui ekspresi emosional, melainkan melalui kemampuan menjaga stabilitas organisasi di tengah tekanan publik yang besar.
Situasi seperti ini lazim muncul dalam organisasi politik yang sedang bergerak dari pola solidaritas berbasis kedekatan personal menuju tata kelola yang lebih institusional.
Pada fase awal, partai biasanya ditopang oleh hubungan emosional yang kuat antarpersonel. Namun, ketika organisasi berkembang, kebutuhan menjaga citra publik, kesinambungan kelembagaan, dan stabilitas politik mulai mengambil ruang yang lebih dominan.
Perubahan semacam itu sering melahirkan ketegangan karena sebagian publik masih membaca solidaritas politik terutama melalui logika pembelaan personal.
Suara publik ikut mempercepat perubahan tersebut. Dalam era media sosial, tekanan dengan cepat berubah menjadi suara publik yang menuntut organisasi segera menunjukkan keberpihakan secara terbuka.
Padahal organisasi modern sering bekerja dengan pertimbangan yang lebih kompleks daripada sekadar memperlihatkan loyalitas emosional.
Ada kebutuhan mengelola risiko politik, menjaga keberlanjutan organisasi, dan mencegah agar polemik personal tidak berkembang menjadi beban kolektif yang lebih besar.
Di sinilah kasus Grace dan PSI menjadi menarik. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa solidaritas politik modern tidak selalu tampil dalam bentuk perlindungan terbuka di ruang publik.
Dalam situasi tertentu, solidaritas justru hadir melalui kesediaan individu menanggung konsekuensi personal agar organisasi tidak ikut terseret terlalu jauh ke dalam pusaran polemik.
Karena itu, kasus ini sebaiknya tidak buru-buru dibaca sebagai tanda retaknya hubungan antara individu dan partai.
Yang terlihat justru proses penyesuaian hubungan antara loyalitas personal dan rasionalitas kelembagaan dalam tubuh organisasi politik modern.
PSI sedang bergerak menuju bentuk organisasi yang lebih institusional, sementara figur di dalamnya juga dituntut mampu menempatkan diri dalam perubahan tersebut.
Pada akhirnya, tantangan terbesar organisasi modern bukan sekadar mempertahankan loyalitas, tetapi menjaga agar transisi solidaritas itu tidak melahirkan rasa ÔÇ£ditinggalkanÔÇØ secara sosial di dalam tubuh organisasi.
Organisasi tetap membutuhkan kedekatan emosional agar rasa memiliki tidak hilang, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan rasionalitas kelembagaan agar mampu bertahan dan berkembang dalam kompetisi politik yang semakin kompleks.
