PEMUTARAN film dokumenter bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi polemik. Pasalnya Pesta Babi memunculkan perbedaan sikap antara pemerintah dan militer dalam merespons film yang mengkritik proyek pembangunan di Tanah papua.
Polemik itu mencuat setelah terjadi pembubaran dan pelarangan nonton bareng (nobar) film ÔÇ£Pesta BabiÔÇØ di sejumlah daerah mulai dari yang berlokasi dikampus dan beberapa tempat lainnya.
Terkait polemik tersebut, Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Bidang Indonesia Timur Natan Kuwan meresponsnya dengan sangat tegas. Natan mengatakan bahwa pelarangan pemutaran film pesta babi sama saja dengan berniat jahat menutupi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di tanah papua.
ÔÇ£Semua hal tentang Papua tidak boleh di tutup tutupi, mulailah bertindak adil untuk Papua jangan hanya kekayaan dan keindahan yang terus menurus di tampilkan, hal rusak seperti ini pun harus di tayangkan agar semua mata terbuka soal PapuaÔÇØ. Lanjut Natan.
Selain itu Natan juga menyoroti oknum yang membubarkan nobar film pesta Babi untuk membuka alasan rasional terkait pembubaran yang dilakukan.
ÔÇ£Oknum militer yang bubarkan film ini harus di periksa. Apa motif, kewenangan bahkan kepentingan dia melakukan pembubaran karena jika memang hanya bersumber dari inisiatif jelas ini merugikan pemerintahan yang semakin di tuduh rezim subversif padahal pembubaran itu murni inisiatif oknum militerÔÇØ.
ÔÇ£Jadi mari anak muda sekalian untuk ramai-ramai kita menonton film yang sangat spesial di tahun ini, Pesta BabiÔÇØ. Tutup Natan
Sejalan dengan itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran film dokumenter tersebut.
Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan bahwa pembubaran atau penghentian nobar film bukan merupakan arahan pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat. (Cah/P-3)
- Yusril Bantah Larangan Nobar Film Pesta Babi, Sebut Kritik Itu Wajar 14/5/2026 15:17 Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang nobar film Pesta Babi. Ia menyebut kritik terhadap PSN Papua Selatan sebagai hal wajar.
- Pengamat Sebut Pendekatan Kesejahteraan dan Tata Kelola Bersih Jadi Kunci Utama Stabilitas di Papua 18/5/2026 19:26 Penyelesaian konflik di Papua harus menggunakan kombinasi tiga pendekatan sekaligus, yakni pembangunan masif, jaminan keamanan, dan keadilan sosial.
- TNI Sebut Narasi Film Pesta Babi Berpotensi Ganggu Stabilitas Papua, Benarkah Dilarang? 16/5/2026 10:10 TNI menilai film Pesta Babi termasuk konten di dalamnya memiliki risiko tinggi mengganggu stabilitas dan keharmonisan sosial yang selama ini dijaga di tanah Papua, begini cara nonton filmnya
- Pakar Unpad: Pembangunan Papua Harus Dilihat secara Utuh dan Berbasis Data 13/5/2026 15:39 Pakar Unpad Rusdin Tahir menekankan pentingnya melihat pembangunan Papua secara komprehensif, objektif, dan berbasis data fiskal resmi untuk menghindari bias.
- Ada Potensi Pelanggaran Hukum dalam Film Dokumenter Pesta Babi 13/5/2026 10:27 Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum karena dinilai berpotensi memuat unsur pelanggaran hukum.
- Mendag Pastikan Stok Minyakita Aman, Harga Tinggi di Maluku dan Papua Akibat Distribusi 13/5/2026 09:26 Mendag Budi Santoso memastikan stok Minyakita aman meski distribusinya di sejumlah wilayah terkendala, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.
