PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat desa ÔÇ£tidak memakai dolarÔÇØ ketika rupiah melemah sesungguhnya bukan sekadar komentar spontan mengenai gejolak nilai tukar.
Pernyataan itu menyimpan pesan sosial-ekonomi yang lebih dalam: ada jarak yang lebar antara ekonomi global yang bergerak di pusat-pusat keuangan dengan kehidupan masyarakat desa yang masih bertumpu pada ekonomi riil, tanah, pangan, dan relasi sosial tradisional.
Di tengah tekanan geopolitik dunia, perang dagang, konflik kawasan, krisis energi, hingga ketidakpastian pasar finansial, desa memang tampak relatif lebih tenang dibanding kota.
Ketika kurs dolar melonjak, pasar saham bergejolak, dan harga impor naik, denyut kehidupan desa tidak langsung runtuh.
Petani tetap pergi ke sawah, nelayan tetap melaut, dan aktivitas ekonomi lokal terus berjalan dengan logika produksi kebutuhan dasar. Dalam konteks tertentu, desa bahkan menjadi ruang perlindungan sosial ketika ekonomi perkotaan terguncang.
Namun, melihat desa hanya sebagai wilayah yang ÔÇ£tidak terdampak dolarÔÇØ juga berisiko menyederhanakan persoalan.
Desa bukan entitas yang sepenuhnya terisolasi dari ekonomi global. Kenaikan harga pupuk, BBM, alat pertanian, bibit, hingga biaya distribusi tetap memukul masyarakat desa secara perlahan.
Ketika rupiah melemah, harga kebutuhan produksi ikut naik, sementara posisi tawar petani tetap rendah.
Desa memang tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar, tetapi desa tetap menanggung konsekuensi dari sistem ekonomi global yang sangat bergantung pada impor dan fluktuasi pasar internasional.
Di sinilah paradoks besar itu muncul. Desa menjadi fondasi kehidupan nasional, tetapi tidak pernah benar-benar ditempatkan sebagai pusat strategi negara.
Padahal, jika dicermati lebih jauh, seluruh elemen utama ketahanan nasional justru berada di desa: pangan, air, energi, tenaga kerja, bahkan cadangan ekologis bangsa.
Sebagian besar sumber daya alam Indonesia berada di wilayah pedesaan, mulai dari lahan pertanian, hutan, tambang, sumber air, hingga energi terbarukan. Ironisnya, ketika keputusan strategis nasional dibuat, suara desa justru paling kecil terdengar.
Dalam konteks dinamika konflik geopolitik yang kian eskalatif, desa seharusnya dipahami bukan sekadar unit administratif, melainkan titik strategis ketahanan nasional.
Desa merupakan rumah bagi tiga pilar utama: pangan, air, dan energi. Ketiga sektor ini hari ini justru menjadi pusat perebutan geopolitik global.
Negara-negara besar dunia tidak lagi hanya bertarung soal militer, tetapi juga berebut sumber pangan, cadangan air bersih, dan akses energi masa depan.
Masalahnya, struktur pembangunan Indonesia selama puluhan tahun dibangun dengan orientasi yang terlalu urban-sentris. Kota dianggap simbol kemajuan, sementara desa diposisikan sekadar objek pembangunan.
Akibatnya, kebijakan nasional lebih banyak dirancang berdasarkan kepentingan industri besar, pusat bisnis, dan investasi skala makro. Desa hanya dipanggil ketika negara membutuhkan tanah, sumber daya alam, atau tenaga kerja murah.
Fenomena ini terlihat jelas dalam banyak proyek strategis nasional. Lahan desa diambil untuk industri, pertambangan, bendungan, atau proyek energi, tetapi masyarakat desa sendiri sering tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Mereka menjadi penonton di tanahnya sendiri. Desa menghasilkan kekayaan, tetapi nilai tambah ekonominya mengalir ke pusat-pusat kekuasaan dan korporasi besar.
Dalam perspektif sosiologi ekonomi, situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pusat dan pinggiran.
Desa ditempatkan sebagai penyedia bahan mentah, bukan sebagai aktor yang memiliki otoritas menentukan arah pembangunan.
Negara modern cenderung melihat desa hanya melalui angka statistik kemiskinan, bukan sebagai pusat kekuatan strategis.
Akibatnya, pembangunan desa sering berhenti pada program bantuan sosial, dana desa, atau proyek fisik jangka pendek, tanpa transformasi struktur ekonomi-politik yang lebih mendasar.
Padahal, di era ketidakpastian global saat ini, desa justru memiliki modal sosial dan ekonomi yang sangat penting.
Ketika rantai pasok global terganggu, desa memiliki kemampuan produksi pangan lokal. Ketika krisis energi meningkat, desa memiliki potensi energi terbarukan seperti mikrohidro, biomassa, dan tenaga surya.
Ketika perubahan iklim memicu krisis air, kawasan pedesaan menjadi penyangga ekologis utama.
Artinya, relevansi desa dalam geopolitik dunia justru semakin besar. Desa bukan wilayah pinggiran, melainkan benteng strategis negara. Negara yang gagal menjaga desa pada akhirnya akan kehilangan fondasi ketahanan nasionalnya sendiri.
Jangkar Ketahanan Ekonomi
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa desa bukan sekadar ruang administratif tradisional, melainkan dapat berubah menjadi benteng ekonomi alternatif ketika negara menghadapi tekanan global yang berat.
Di Jepang, misalnya, banyak desa pertanian berhasil bertahan dari stagnasi ekonomi nasional melalui penguatan ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi pertanian presisi.
Desa-desa di Prefektur Nagano dan Hokkaido tidak hanya menjadi pemasok pangan domestik, tetapi juga membangun merek global untuk produk lokal seperti beras premium, buah, dan produk susu.
Ketika Jepang menghadapi perlambatan ekonomi dan tekanan nilai tukar yen, sektor desa justru menjadi penyangga stabilitas konsumsi domestik karena mereka memiliki basis produksi riil yang tidak sepenuhnya bergantung pada spekulasi finansial global.
Model ini memperlihatkan bahwa desa yang diberi akses teknologi, kelembagaan koperasi kuat, dan perlindungan pasar mampu menjadi jangkar ekonomi nasional.
Contoh lain dapat dilihat di Jerman melalui konsep energy village atau desa mandiri energi. Sejumlah desa seperti Wildpoldsried berhasil memproduksi energi terbarukan jauh melebihi kebutuhan lokal melalui kombinasi tenaga surya, biomassa, dan angin.
Ketika Eropa mengalami krisis energi akibat konflik bersenjata Rusia-Ukraina dan terganggunya pasokan gas Rusia, desa-desa semacam ini justru tampil sebagai model ketahanan ekonomi baru.
Mereka tidak hanya mampu menjaga stabilitas energi lokal, tetapi juga menjual surplus energi ke jaringan nasional dan menghasilkan pendapatan kolektif bagi komunitas desa.
Dalam konteks ini, desa tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai produsen energi strategis yang membantu negara menghadapi tekanan geopolitik global.
Demikian pula di India, keberhasilan sejumlah desa di negara bagian Gujarat dan Kerala juga memperlihatkan bagaimana ekonomi lokal mampu menjadi bantalan sosial ketika ekonomi nasional terguncang.
Gerakan koperasi susu seperti Amul yang berbasis jaringan desa telah menjadikan petani kecil memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai ekonomi nasional.
Pada saat India menghadapi lonjakan harga global dan ketidakpastian pangan dunia, model koperasi desa justru mampu menjaga distribusi dan stabilitas produksi domestik.
Desa tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga pusat organisasi ekonomi rakyat yang memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis eksternal. Ini berbeda dengan model ekonomi yang terlalu terpusat di kota besar dan sangat rentan terhadap guncangan pasar global.
Fenomena serupa juga tampak di Amerika Latin, khususnya di Bolivia dan beberapa wilayah Brasil, ketika komunitas desa adat mempertahankan sistem ekonomi berbasis pangan lokal dan pengelolaan sumber daya kolektif.
Saat dunia menghadapi krisis pangan dan disrupsi rantai pasok pascapandemi, komunitas-komunitas pedesaan ini relatif lebih resilien dibanding kawasan urban yang sangat tergantung pada distribusi modern.
Mereka memiliki cadangan pangan lokal, solidaritas sosial yang kuat, dan pola konsumsi yang tidak sepenuhnya ditentukan mekanisme pasar global.
Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan desa bukan hanya terletak pada sumber daya material, tetapi juga pada modal sosial berupa gotong royong, solidaritas komunitas, dan kemampuan bertahan di luar logika kapitalisme finansial murni.
Desa sebagai Subjek Kebijakan Strategis
Sayangnya, kesadaran geopolitik semacam ini belum benar-benar hadir dalam sistem kebijakan Indonesia. Sebagian besar pengambilan keputusan strategis masih sangat sentralistik.
Desa masih diposisikan sebagai objek pembangunan, bukan subjek kebijakan strategis. Bahkan dalam arena politik nasional, representasi desa sangat terbatas.
Kebijakan pangan, energi, dan sumber daya alam lebih banyak ditentukan oleh elite birokrasi, teknokrat, dan kepentingan korporasi dibandingkan dengan aspirasi komunitas desa.
Akibatnya, desa mengalami ironi berkepanjangan: kaya sumber daya, tetapi miskin kekuasaan. Desa menghasilkan pangan, tetapi petaninya kurang sejahtera.
Desa menyimpan air, tetapi masyarakatnya kekurangan akses irigasi. Desa menyediakan energi dan mineral, tetapi listrik dan infrastrukturnya tertinggal.
Ini menunjukkan bahwa persoalan desa bukan semata-mata kurangnya anggaran, melainkan lemahnya posisi tawar politik kecuali hanya sebagai ÔÇ£lumbung panganÔÇØ.
Karena itu, meningkatkan peran desa tidak cukup hanya dengan menambah dana bantuan. Yang lebih penting adalah membangun reposisi desa sebagai kekuatan ekonomi-politik strategis.
Pertama, desa harus dilibatkan dalam proses perencanaan nasional, terutama terkait pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya alam. Selama ini, kebijakan terlalu banyak dibuat dari atas, tanpa membaca realitas sosial di tingkat lokal.
Kedua, desa perlu diperkuat sebagai pusat ekonomi produktif, bukan sekadar penerima subsidi. Hilirisasi ekonomi desa menjadi penting agar desa tidak hanya menjual bahan mentah.
Produk pertanian, perikanan, dan energi lokal harus memiliki nilai tambah industri yang dinikmati masyarakat desa sendiri.
Ketiga, penguatan kapasitas geopolitik desa menjadi sangat relevan. Masyarakat desa perlu memahami bahwa posisi mereka bukan sekadar komunitas lokal, melainkan bagian dari rantai strategis nasional dan global.
Kesadaran ini penting agar desa tidak mudah dieksploitasi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Keempat, negara perlu mengubah paradigma pembangunan. Ukuran kemajuan tidak boleh hanya dilihat dari pertumbuhan kota, investasi besar, atau proyek mercusuar.
Ketahanan bangsa justru ditentukan oleh kemampuan menjaga fondasi sosial-ekonomi di tingkat desa. Negara yang desanya rapuh akan mudah terguncang oleh krisis global.
Pernyataan Presiden Prabowo tentang masyarakat desa yang ÔÇ£tidak memakai dolarÔÇØ seharusnya dibaca lebih jauh dari sekadar retorika stabilitas ekonomi.
Pernyataan itu membuka kesadaran bahwa di tengah hiruk-pikuk ekonomi global, desa masih menjadi ruang kehidupan yang relatif bertahan karena kedekatannya dengan ekonomi nyata.
Namun, ketahanan desa tidak boleh dianggap sebagai alasan untuk terus membiarkannya berada di pinggiran kebijakan.
Sebab sejarah menunjukkan, bangsa yang mengabaikan desa pada akhirnya kehilangan akar ketahanannya sendiri.
Dan di tengah dunia yang semakin tidak pasti, ketika perang, krisis pangan, dan konflik energi menjadi ancaman nyata, desa bukan lagi sekadar ÔÇ£halaman belakang pembangunanÔÇØ. Desa adalah jantung geopolitik masa depan Indonesia.
