Sejumlah nelayan di Kota Batam, Kepulauan Riau, mengeluhkan kerumitan persyaratan administrasi untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan gratis dari pemerintah daerah pada Sabtu (16/5), dilansir dari Media Indonesia.
Pemerintah Kota Batam menanggung iuran jaminan sosial bagi sekitar 6.000 nelayan pada 2026 melalui APBD sebesar Rp16.800 per orang setiap bulan. Namun, proses verifikasi dinilai memberatkan nelayan kecil yang belum memiliki dokumen lengkap.
Kendala administrasi kependudukan, kartu nelayan, hingga data kapal menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh para pekerja laut di kawasan Tanjung Uma.
"Kalau syaratnya terlalu banyak, nelayan kecil seperti kami jadi kesulitan. Padahal kami sangat butuh perlindungan saat melaut," kata Nurdin, Nelayan Tanjung Uma.
Masalah serupa juga dirasakan oleh warga di wilayah Batu Aji yang kesulitan memenuhi kelengkapan berkas karena fokus utama mereka adalah mencari nafkah di laut.
"Kadang kami di lapangan fokus melaut saja, jadi urusan administrasi sering tidak lengkap. Padahal program ini bagus sekali kalau bisa kami ikut," ujar Rahmat, Nelayan Batu Aji.
Minat nelayan untuk mendapatkan perlindungan kerja sebenarnya cukup tinggi, namun keterbatasan pemahaman mengenai pengurusan birokrasi menjadi hambatan nyata di lapangan.
"Kami bukan tidak mau ikut, tapi banyak yang tidak paham cara urus berkas. Kalau bisa ada bantuan langsung dari petugas di lapangan," kata Hasan, Nelayan Belakang Padang.
Menanggapi keluhan tersebut, otoritas dinas terkait menegaskan bahwa regulasi yang ketat tetap diperlukan demi transparansi anggaran daerah.
"Persyaratan itu diperlukan agar yang menerima benar-benar nelayan aktif dan sesuai data," ujar Yudi Admajianto, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam.
Penerapan validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijalankan secara ketat oleh Dinas Perikanan untuk menghindari adanya data ganda dengan program serupa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengover 1.000 nelayan Batam.
Kuota penerima bantuan dari Pemkot Batam mengalami kenaikan dari 5.000 peserta pada tahun lalu menjadi 6.000 peserta, dan direncanakan bertambah lagi sekitar 500 peserta pada 2027.
