Pengadilan di Prancis resmi memperberat vonis terhadap sutradara Christophe Ruggia menjadi lima tahun penjara pada Jumat (17/4/2026) atas kasus pelecehan seksual terhadap aktris Adèle Haenel. Putusan ini diumumkan sebagai bentuk penguatan keadilan bagi korban kekerasan seksual di industri perfilman.
Hukuman baru tersebut mencakup tiga tahun penjara tetap dan dua tahun hukuman percobaan, yang menandai peningkatan signifikan dibandingkan vonis dua tahun pada 2024. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, pengadilan juga menetapkan larangan permanen bagi Ruggia untuk bekerja dalam aktivitas apa pun yang melibatkan kontak dengan anak-anak.
Hakim ketua dalam persidangan memberikan penegasan mengenai perilaku terdakwa yang dinilai telah menyalahgunakan posisi profesinya. Langkah ini diambil mengingat posisi korban saat kejadian masih merupakan aktor anak-anak di bawah asuhan Ruggia.
"penyalahgunaan kekuasaan yang nyata" ujar hakim ketua.
Vonis ini berkaitan dengan laporan Adèle Haenel pada 2019 yang menyebutkan adanya pelecehan berulang saat ia berusia 12 hingga 15 tahun. Peristiwa tersebut terjadi selama proses produksi film debutnya berjudul Les Diables pada tahun 2002.
Selama proses hukum berlangsung, pihak pembela tetap pada posisi membantah adanya kekerasan fisik secara langsung. Ruggia hanya memberikan pengakuan terbatas mengenai etika komunikasinya selama menjalin relasi kerja dengan sang aktris.
"salah secara moral" kata Christophe Ruggia, Sutradara.
Meski Ruggia menyebut tindakannya sebagai perilaku yang kurang tepat, jaksa penuntut tetap memandang pola tersebut sebagai tindakan predator seksual. Keputusan pengadilan ini disambut positif oleh tim hukum Haenel sebagai akhir dari impunitas bagi figur kuat di industri film.
"kekebalan hukum bagi para pemegang kekuasaan di industri film telah berakhir." kata pengacara Haenel, Adèle Haenel.
Dampak dari kasus ini telah memicu perubahan sistemik melalui otoritas perfilman Prancis (CNC) dengan memperketat regulasi keselamatan kerja. Kini, setiap produksi yang menerima pendanaan negara wajib menyertakan koordinator intimasi dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual bagi produser.
