KETUA Bidang Kesehatan DPP PROJO, Leecarlo Millano, mengingatkan pemerintah bahwa lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah saat ini menjadi alarm maut bagi ketahanan ekosistem kesehatan dan kedokteran nasional. Ia mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengubah paradigma pembangunan kesehatan yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada teknologi impor serta standar akademik asing.
Menurut Leecarlo, publik selama ini hanya mengaitkan pelemahan rupiah dengan harga pangan dan energi, padahal sektor kesehatan adalah salah satu yang paling rapuh terdampak karena sebagian besar komponen medis Indonesia masih bertransaksi menggunakan mata uang dolar AS.
"Mulai dari MRI, CT scan, ventilator, instrumen laparoskopi, stapler bedah, implan ortopedi, hingga berbagai bahan habis pakai di ruang operasi sebagian besar dibeli dengan dolar. Ketika dolar menguat, rumah sakit menghadapi lonjakan biaya pengadaan, maintenance, hingga pembaruan teknologi," ujar Leecarlo dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5/2026).
Leecarlo memaparkan, dampak kenaikan dolar ini berisiko menimbulkan efek domino yang masif. Industri farmasi nasional mulai tertekan karena mayoritas bahan baku obat masih harus diimpor. Jika biaya produksi membengkak tanpa diimbangi daya beli masyarakat, maka dalam jangka panjang kondisi ini akan memberi tekanan serius terhadap keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Tak hanya itu, penguatan dolar AS juga memicu lonjakan biaya pendidikan lanjutan bagi para dokter di Indonesia untuk bersaing di era operasi robotik (robotic surgery) hingga terapi genomik (genomic therapy).
"Biaya fellowship, observership, pelatihan subspesialis, konferensi internasional, hingga publikasi jurnal ilmiah sebagian besar menggunakan dolar. Di saat dunia kedokteran bergerak sangat cepat, akses dokter Indonesia terhadap perkembangan global justru menjadi semakin mahal. Indonesia berisiko hanya menjadi pasar pengguna teknologi medis global tanpa pernah benar-benar menjadi pusat inovasi," jelasnya.
Ia memberikan kritik terbuka terhadap arah kebijakan Kemenkes saat ini. Pembangunan kesehatan dinilai tidak boleh hanya fokus pada penambahan kuantitas dokter spesialis lewat skema berbasis rumah sakit (hospital-based), ataupun belanja besar-besaran alutsista medis impor untuk rumah sakit vertikal.
"Paradigma seperti ini berisiko mempertahankan ketergantungan jangka panjang terhadap sistem dan teknologi luar negeri. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem kesehatan nasional yang mandiri," tegas Leecarlo.
Ia menuntut Kemenkes bersama kementerian terkait segera memberikan stimulus konkret berupa insentif fiskal, bantuan modal, dan kemudahan regulasi guna menumbuhkan industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri. Kemitraan strategis antara rumah sakit pendidikan, universitas, dan sektor industri lokal harus dipacu agar Indonesia mampu memproduksi alkes terstandar sendiri.
Selain sektor industri, Leecarlo juga menyoroti beban berat yang dihadapi para akademisi, peneliti, dan dokter muda di Indonesia akibat sistem penilaian ilmiah yang terlalu berorientasi pada publikasi jurnal internasional bereputasi seperti Scopus. Di tengah meroketnya dolar, biaya publikasi internasional tersebut dinilai kian mencekik institusi dengan sumber daya terbatas.
Leecarlo meminta Kemenkes bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemenperintikti Sainstek) untuk merombak total arah kebijakan riset nasional agar lebih mengutamakan solusi bagi kebutuhan riil masyarakat, ketimbang formalitas global.
"Indonesia tidak boleh terus terjebak dalam pola berpikir bahwa kualitas ilmu hanya diukur dari seberapa cepat 'berputar di Scopus', sementara inovasi lokal dan solusi nyata bagi masyarakat sering terabaikan. Jurnal-jurnal ilmiah lokal Indonesia yang berkualitas harus diperkuat dan diberikan legitimasi akademik yang lebih besar," ujarnya.
Leecarlo menegaskan bahwa tekanan dolar hari ini harus dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan kedaulatan medis nasional.
"Tantangan terbesar bangsa ini bukan hanya melemahnya rupiah, melainkan apakah Indonesia memiliki keberanian untuk membangun kedaulatan di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan," pungkasnya. (H-2)
- Pecah Telur setelah 20 Tahun, Insentif Guru Honorer Resmi Naik! 27/2/2026 17:00 Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
- Industri Galangan Kapal Sambut Positif Insentif Bea Masuk 0 Persen 12/2/2026 22:57 Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
- Insentif PPN Dorong Sektor Properti, Pelaku Pasar Diimbau tetap Waspada Risiko 02/2/2026 14:49 Kebijakan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100% melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025 dipandang sebagai stimulus positif.
- Penjualan Mobil LCGC Berpeluang Bangkit jika Insentif Mobil Listrik Berakhir? 03/1/2026 12:35 Tahun 2026 sebagai fase pendewasaan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
- Menperin Paparkan Usulan Insentif 2026 03/1/2026 12:27 Agus belum membuka secara rinci poin-poin usulan insentif tersebut.
