BPI Susun Revisi UU Perfilman Bersama Kementerian Kebudayaan

Badan Perfilman Indonesia (BPI) menggandeng Kementerian Kebudayaan untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Perfilman guna memperkuat ekosistem industri kreatif nasional. Rencana strategis ini diumumkan oleh Ketua Umum BPI periode 2026-2030, Fauzan Zidni, pada hari Minggu (26/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari pengumuman struktur kepengurusan baru BPI yang kini dipimpin oleh Fauzan Zidni bersama Sekretaris Jenderal Naziera C Noer. Penataan ulang regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kemudahan investasi di sektor film, sebagaimana dilansir dari Kompas.

Fauzan menekankan bahwa fokus utama kepemimpinannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sinkronisasi kurikulum serta program magang. Selain itu, terdapat rencana pengiriman talenta muda ke sekolah film dan film lab internasional untuk memperluas wawasan praktisi lokal.

"Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI, penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi," ungkap Fauzan Zidni, Ketua Umum BPI.

BPI juga memprioritaskan langkah-langkah perlindungan karya, termasuk inisiatif konkret dalam memberantas praktik pembajakan yang selama ini merugikan para produser dan sineas. Agenda ini menjadi komitmen organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

"BPI juga memiliki agenda lain, seperti gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, dan pelaksanaan fungsi-fungsi BPI seperti tertuang di UU Perfilman," kata Fauzan Zidni.

Struktur organisasi baru ini juga diperkuat oleh jajaran Dewan Pengawas yang bertugas mengawal jalannya program kerja selama empat tahun ke depan. Judith Jubilina Dipodiputro ditunjuk sebagai ketua dewan tersebut.