Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyanggah prediksi adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dalam tiga bulan ke depan di Jakarta, Rabu (15/3/2026). Penegasan ini merespons kekhawatiran serikat pekerja mengenai potensi pemecatan ribuan buruh akibat ketidakpastian kondisi global.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pihaknya belum melihat indikasi adanya ancaman PHK besar-besaran dalam waktu dekat. Indah mempertanyakan basis data dan proyeksi yang digunakan oleh pihak serikat pekerja terkait potensi pemangkasan tersebut.
"Hasil proyeksinya dari mana? Karena kalau kita bicara 2-3 bulan lagi akan terjadi, maka mana datanya, proyeksinya mana? Yang jelas kalau kami kan terus merangkul ya para mitra-mitra untuk coba menjalankan hak dan kewajiban seperti biasa," kata Indah Anggoro Putri di Gedung DPR RI, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Pemerintah menilai kondisi ekonomi saat ini masih terkendali karena adanya kebijakan subsidi energi yang stabil. Indah menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, menjadi faktor kunci yang meringankan beban operasional dunia usaha.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melaporkan adanya 10 perusahaan yang sudah memulai diskusi mengenai potensi pengurangan tenaga kerja. Berdasarkan laporan anggota KSPI di lapangan, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut.
Menurut data KSPI, potensi PHK ini dapat berdampak pada sekitar 9.000 pekerja yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Sektor industri yang dinilai paling rentan adalah padat karya seperti tekstil, garmen, serta industri otomotif dan elektronik.
Said Iqbal menjelaskan bahwa industri tekstil sangat bergantung pada bahan baku impor seperti kapas dari Amerika Serikat dan Brasil yang harganya mulai terganggu. Selain itu, kenaikan biaya logistik dan harga bahan baku berbasis petrokimia yang dibayar dengan dolar AS turut menekan efisiensi perusahaan.
Industri elektronik juga terancam karena penggunaan komponen berbahan dasar plastik yang produksinya bergantung pada biaya impor. Penekanan biaya tenaga kerja dianggap menjadi opsi efisiensi yang paling mungkin diambil perusahaan jika situasi rantai pasok global tidak segera membaik.
