Adet Mastur, Ketua Komisi III DPRD Babel/foto: babelinsight.id
Ditengarai sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala dinas di lingkungan Pemprov Babel masih sulit untuk dikonfirmasi media massa untuk sebuah informasi.
____
Penulis: Dion
Editor: Putra Mahen
PANGKALPINANG - Hal tersebut disesalkan sejumlah pihak, lantaran ada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2019 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Dan itu tak berjalan dengan baik.
Nah, Ketua Komisi III DPRD Babel Adet Mastur angkat suara. Kata dia, harusnya aelaku pejabat publik harus terbuka dan tidak perlu alergi dengan jurnalis. Karena kalau kita terbuka, masyarakat juga akan tahu informasi-informasi jangan sampai ada gugatan oleh masyarakat kepada pihak Komisi Informasi Daerah.
"Jadi kita harus terbuka apalagi saya katakan, pejabat publik harus mendekatkan diri kepada awak media karena pejabat publik itu adalah corongnya pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing," ujar Adet kepada sejumlah jurnalis, hari Rabu (28/12/2022).
"Apalagi kepala OPD harus selalu memberi informasi-informasi kepada masyarakat. Apakah itu menyangkut masalah tupoksinya ataupun masalah APBD,"
Adet Mastur
Adet mengaku untuk di legislatif, mereka selalu berusaha terbuka dan membuka diri. Bahkan di DPRD mereka kerap memberikan informasi-informasi. Dan bahkan katanya, mereka yang mencari jurnalis untuk mempublikasikan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam DPRD. Begitu juga sebetulnya para kepala OPD yang harus mencari awak media supaya mempublikasikan kegiatan yang dilakukan para OPD sesuai dengan tupoksinya.
"Karena untuk mempublikasi itukan lewat media baik itu media cetak maupun elektronik, dan sejauh ini kami tidak ada kesulitan, saat kita melakukan rapat berkaitan dengan apa yang diminta oleh DPRD selama ini para OPD cukup terbuka," ungkapnya.
